Sidang Praperadilan Mantan Kepala Inspektorat Bojonegoro Mulai Disidangkan

Bojonegoro,Globaljatim.com – Pengadilan Negeri Bojonegoro (5/07/19) menggelar Sidang pertama Praperadilan atas nama samsul hadi mantan kepala inspektorat Bojonegoro selaku pemohon dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro selaku termohon,
Sidang pertama praperadilan ini pimpin hakim tunggal Isdaryanto SH,MH.

Samsul Hadi merupakan mantan kepada inspektorat Kabupaten Bojonegoro yang tersandung dugaan kasus korupsi

Usai mengikuti sidang
Bayu Wibisono selaku Penasehat Hukum Samsul Hadi mengatakan bahwa penetapan tersangka sesuai atau tidak penyitaan kemudian penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro,itulah yang menjadi objek dari praperadilan ini “katanya.

Sementara Penasehat Hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengatakan, praperadilan itu adalah untuk menguji apakah penetapan tersangka nya itu sah atau tidak, kaitanya dengan penetapan tersangka maka ada kaitannya juga dengan surat perintah penahanan karena tidak mungkin orang bisa ditahan kalau dia bukan tersangka ,inti awalnya adalah permohonan sah tidaknya penetapan status tersangka, penahanannya dan penyitaan.

” jawaban atas permohonan dari pemohon akan kami jawab pada hari Senin 8- juli-2019, kiita sudah siap” tegasnya.

Ia menambahkan perkara pokoknya itu sudah kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Pada hari Kamis tanggal 27 juni 2019 dan penanganannya pun juga sudah beralih kepada Pengadilan Tipikor Surabaya dan Samsul Hadi ditahan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor mulai tanggal 2 Juli sampai 30 hari kedepan

Isdaryanto SH,MH selaku Hakim tunggal dalam perlara ini kepada media mengatakan Sidang pertama pra peradilan hari ini sudah dibacakan permohonan dari pemohon, karena ada beberapa perubahan dari permohonannya materi permohonannya maka termohon ini mohon untuk bisa diberikan waktu dalam persidangan yang akan datang tanggal 8 Juli 2019 untuk membacakan jawaban atas permohonan pemohon

“Sidang praperadilan ini akan dilakukan secara maraton setiap hari karena dalam tempo 7 hari kerja perkara praperadilan harus sudah diputus”ujar Isdaryanto (Ex/red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*